Penangguhan penahanan dan pembebasan dari tahanan adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berujung pada keluarnya tersangka atau terdakwa dari rumah tahanan. Perbedaannya terletak pada dasar hukum, sifat, dan cara pemberiannya.
Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini memberi ruang bagi tersangka atau terdakwa untuk meminta agar masa penahanannya ditangguhkan, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Persetujuan atas permohonan ini berada pada penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai tahap pemeriksaan perkara.
Sifatnya merupakan conditional release, pembebasan sementara yang disertai kewajiban tertentu. Biasanya Tersangka atau Terdakwa wajib mematuhi syarat seperti wajib lapor, tidak meninggalkan wilayah, dan tidak mengulangi tindak pidana. Jika melanggar salah satu syarat tersebut, penangguhan dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pejabat yang berwenang.
Butuh Pendampingan Hukum?
Konsultasikan masalah Anda secara profesional bersama tim Advokat EAP Partners.
Sedangkan pembebasan dari tahanan diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 190 huruf (b) KUHAP, yang memberi wewenang kepada hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sebelum masa penahanan berakhir, apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi atau penahanan dinilai tidak sah. Tidak ada syarat tambahan, karena pembebasan dilakukan murni atas dasar hukum, bukan permohonan pribadi.
Baca Juga: Apakah Seseorang Bisa Menjadi Jaminan Orang dalam Penangguhan Penahanan?
Dengan demikian, penangguhan penahanan adalah kebijakan bersyarat yang diberikan atas permohonan, sedangkan pembebasan dari tahanan merupakan tindakan hukum tanpa syarat yang dilakukan oleh hakim karena alasan objektif. Keduanya berangkat dari prinsip yang sama, bahwa penahanan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, bukan sebagai bentuk penghukuman sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.